Publikasi Penelitian

Kelembagan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Sebagai Salah Satu Bentuk Social Forestry Pada Kawasan Hutan Tanaman


Abstrak (Indonesia):
Hutan merupakan sumberdaya alam yang memiliki fungsi ekonomi, sosial dan lingkungan. Namun seringkali dalam pengelolaan hutan, fungsi ekonomi lebih menonjol dibanding fungsi sosial dan lingkungan. Kenyataan bahwa hutan lebih dianggap mempunyai fungsi ekonomi baik oleh pengelola hutan maupun masyarakat, menyebabkan terjadinya degradasi hutan dan deforestasi. Mengingat kawasan hutan juga merupakan bagian dari ekosistem suatu Daerah Aliran Sungai (DAS), maka kerusakan hutan yang demikian besar tentu akan mempengaruhi kondisi DAS yang ada. Melihat kenyataan bahwa hutan lebih dianggap mempunyai fungsi ekonomi baik oleh pengelola hutan maupun masyarakat, maka partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pengelolaan hutan. Pendekatan yang dipakai pemerintah adalah social forestry untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya masih banyak permasalahan yang dihadapi. Untuk itu, salah satu unsur penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan social forestry yaitu kelembagaan. PHBM yang adalah suatu kebijakan Perum Perhutani yang dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 136/KPTS/DIR/2001 tanggal 29 Maret 2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, merupakan suatu kebijakan yang mendukung social forestry. Implementasi dari PHBM sudah banyak dilakukan tetapi masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Permasalahan yang utama adalah kelembagaan baik di tingkat masyarakat (LMDH) maupun pada tataran koordinasi para pihak terkait. Berdasarkan pelaksanaan PHBM di lapangan dan permasalahan yang dihadapi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diperbaiki agar pelaksanaan PHBM dapat berjalan lancar yaitu pemberdayaan Forum Komunikasi PHBM pada setiap tahap kegiatan, penyempurnaan proses perencanaan di tingkat LMDH maupun di tingkat para pihak terkait, peran para pihak dalam pelaksanaan PHBM, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang terlibat, legalitas pelaksanaan PHBM dalam bentuk peraturan daerah dan komitmen dari pimpinan daerah dan para pihak terkait dalam pelaksanaan PHBM.
Abstract (English) :
-
Media Publikasi :
Prosiding Seminar Nasional Purwokerto
Penulis :
Dewi Retna Indrawati, Ir., M.P.
Ukuran Berkas :
140.7 KB

Sebelum mengunduh file, silahkan mengisi formulir dibawah ini terlebih dahulu untuk keperluan dokumentasi. File tidak bisa diunduh dengan menggunakan Akselerator (IDM, FDM, DAP, dll). File hanya bisa diunduh dengan pengunduh bawaan dari browser. Apabila tidak bisa mengunduh silahkan email ke bpt.kpdas@gmail.com .









« kembali

Arsip Penelitian