Publikasi Penelitian

Kelembagaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai


Abstrak (Indonesia):
Pembangunan DAS merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sehingga harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan transparan, untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dalam pengelolaan DAS idealnya harus tetap memperhatikan aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya sehingga pemanfaatan sumber daya DAS tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan keuntungan ekonomi semata tetapi yang lebih penting adalah keberlanjutan fungsi sumber daya DAS itu sendiri untuk menopang kehidupan manusia antar generasi. Namun, dalam prakteknya seringkali terjadi penyimpangan. Para pemangku kepentingan masih banyak yang belum dapat membaca atau menginterpretasikan rencana yang telah disusun, karena kekurang-pahaman mengenai penataan ruang. Akibatnya banyak terjadi pemanfaatan yang menyimpang dari rencana yang telah ada. Selain itu, masih terikatnya masing-masing sektor oleh target sektoral yang sulit untuk menterjemahkan ke dalam ruang. Beberapa sektor atau departemen secara kelembagaan terkait dengan pengelolaan sumber daya DAS antara lain adalah kehutanan, pertambangan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, pertanian dan pertanahan. Sampai saat ini konsep yang mapan dan jelas tentang pengelolaan DAS secara nasional belum dapat diwujudkan, karena sifatnya masif bersifat klausal dan sektoral sehingga pengelolaan DAS belum merupakan suatu pengelolaan yang terpadu, dimana semua kepentingan sektor dapat terakomodasi dan tidak menimbulkan konflik. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sama sekali tidak mengatur soal koordinasi antar sektor dalam rangka pengelolaan sumber daya alam. Namun, pengaturan mengenai koordinasi tersebut dapat ditemukan di sejumlah peraturan perundangan-undangan yang lain. Dalam pengelolaan sumber daya DAS perlu adanya koordinasi antar sektor terkait. Koordinasi tidak hanya menyangkut kesepakatan dalam satu kerjasama yang operasional sifatnya, tetapi juga koordinasi dalam pembuatan kebijakan. Koordinasi dalam kerjasama operasional dan kebijakan diharapkan akan menjamin terjadinya sinkronisasi pengelolaan sumber daya DAS, Dengan adanya koordinasi dalam penyusunan kebijakan diharapkan akan menghasilkan kebijakan yang sistematis dan tidak berbenturan satu dengan yang lain.
Abstract (English) :
-
Media Publikasi :
Prosiding Workshop 2009
Penulis :
Hendro Prahasto
Ukuran Berkas :
243.0 KB

Sebelum mengunduh file, silahkan mengisi formulir dibawah ini terlebih dahulu untuk keperluan dokumentasi. File tidak bisa diunduh dengan menggunakan Akselerator (IDM, FDM, DAP, dll). File hanya bisa diunduh dengan pengunduh bawaan dari browser. Apabila tidak bisa mengunduh silahkan email ke bpt.kpdas@gmail.com .









« kembali

Arsip Penelitian