Profil BPTKPDAS

Visi

Tersedianya IPTEK pengelolaan hutan dan lahan dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk memanfaatkan sumber daya alam secara lestari, produktif, dan berkeadilan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Misi

  1. Menyediakan IPTEK pengelolaan DAS guna pelestarian pemanfaatan sumberdaya alam yang berkeadilan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
  2. Meningkatkan pemasyarakatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan.
  3. Mendorong terwujudnya pembangunan serta pemanfaatan sumberdaya alam yang berbasiskan pengelolaan hutan dan lahan dalam DAS.

Sejarah

Kesalahan pengelolaan sumberdaya alam terutama vegetasi, tanah, dan air di wilayah daerah aliran sungai akan mengakibatkan kemerosotan mutu dan daya dukung sumberdaya alam setempat (on-site) dan kerugian lain di wilayah hilirnya (off-site). Banjir merupakan salah satu indikator dari kerugian yang harus dialami di wilayah hilir. Peristiwa yang menghentak adalah terjadinya banjir besar Sungai Bengawan Solo pada tahun 1966 yang telah menggenangi Kota Solo. Kejadian ini telah menyadarkan akan pentingnya upaya konservasi tanah dan air melalui suatu sistem pengelolaan daerah aliran sungai (DAS).

Upaya penanganan wilayah DAS dimulai dengan dibentuknya Proyek Penghijauan Departemen Pertanian 001 tahun 1969 pada skala operasional yang luas. Sementara itu, dalam memformulasikan sistem pengelolaan DAS pada tahun 1972 dilakukan kerjasama antara Organisasi Pangan Dunia (FAO, UN) dengan pemerintah Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk Proyek "Upper Solo Watershed Management and Upland Development Project" (TA INS/72/006). Wilayah kerja proyek ini mencakup Bagian Hulu DAS Solo dengan Sub DAS pewakilnya, yaitu Padas, Samin, Wiroko, dan Solo Hulu. Pada setiap Sub DAS dipilih Sub-sub DAS (hulu dan hilir ) sebagai sub-sub DAS uji coba (experimental basin) dengan luasan masing-masing sekitar 200 Ha. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara komprehensif (menyeluruh) dan terpadu yang mencakup aspek-aspek konservasi tanah, agronomi, kehutanan, ekonomi, hidrologi, dan penyuluhan. Kegiatan proyek ini berakhir pada tahun 1978, namun demikian sistem pendekatan pengelolaannya merupakan tonggak utama sistem pengelolaan DAS yang terus dikembangkan di Indonesia.

Kegiatan uji coba pengelolaan DAS terus dikembangkan melalui organisasi proyek yang kemudian disebut Proyek Pusat Pengembangan Pengelolaan DAS (ProyeK P3DAS) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian No. 261/Kpts/Um/4/1979 tanggal 7 April 1979. Agar hasil uji coba bisa diaplikasikan pada wilayah yang lebih luas secara nasional, maka Organisasi Proyek P3DAS kemudian dikembangkan ke wilayah lain dengan membentuk bagian proyek yang antara lain adalah Bagian Proyek P3DAS Cilutung (Jawa Barat), Bali, dan Way Sekampung (Lampung). Kerjasama dengan FAO dilanjutkan lagi dengan menitikberatkan pada pengembangan aspek sosial-ekonomi, terutama mengenai partisipasi masyarakat dengan nama proyek "Upper Solo Watershed Management Through People's Participation and Income Generation" (INS/78/011) yang kemudian juga merupakan salah satu bagian dari Proyek P3DAS.

Mengingat pentingnya tugas-tugas Proyek P3DAS, maka organisasi proyek diubah menjadi lembaga struktural melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 098/Kpts-II/1984 dengan nama Balai Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BTPDAS) dan merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan (Ditjen RRL), Departemen Kehutanan. Perkembangan selanjutnya, BTPDAS yang banyak bergerak di bidang uji coba, pengkajian, dan pengembangan teknologi pengelolaan DAS, dialihkan kedudukannya dari UPT Ditjen RRL menjadi UPT Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (Balitbanghut), sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. 171/Kpts-II/1991 tanggal 23 Maret 1991, dengan wilayah kerja di seluruh Indonesia. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 1048/Kpts-II/1992 tanggal 12 Nopember 1992, menyusul dibentuk BTPDAS Ujung Pandang dengan wilayah kerja Kawasan Timur Indonesia (KTI), dengan demikian wilayah kerja BTPDAS Surakarta hanya mencakup Kawasan Barat Indonesia (KBI). Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 6178/Kpts-II/2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, maka BTPDAS Surakarta berubah nama menjadi Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP2TPDAS) dengan wilayah kerja Indonesia Bagian Barat. Dengan adanya Surat Keputusan tersebut terdapat perubahan pada organisasi BP2TPDAS IBB, dimana Urusan Tata Usaha berubah menjadi Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Seksi Sarana Uji Coba berubah menjadi Seksi Perencanaan dan Evaluasi, Seksi Penyaluran Hasil dan Evaluasi Lapangan berubah menjadi Seksi Publikasi dan Diseminasi.

Disadari bahwa tantangan dan permasalahan pembangunan kehutanan saat ini dan saat yang akan datang semakin komplek dan berat. Permasalahan pembangunan kehutanan antara lain penurunan (degradasi) Sumber Daya Hutan (SDH) baik kualitas, maupun luasannya (luas kawasan hutan terus menyusut) serta kemiskinan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Degradasi SDH telah mengakibatkan terjadinya bencana lingkungan seperti bancana banjir, tanah longsor dan kekeringan di beberapa wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) di Propinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Untuk menjawab permasalahan dan mengatasi bencana tersebut diperlukan penelitan (research) untuk menghasilkan teknologi yang tepat dan sesuai dengan karakteristik lingkungan. Oleh karena itu, dalam upaya menyesuaikan misi organisasi, meningkatkan kualitas, produktivitas, dan pelestarian fungsi hutan serta peningkatan daya guna pelaksanaan penelitian kehutanan dilakukan penyempurnaan organisasi Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Indonesia Bagian Barat (BP2TPDAS IBB) menjadi Balai Penelitian Kehutanan (BPK) Solo yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.39/Menhut-II/2006.

BPK Solo mempunyai tugas melaksanakan penelitian dibidang hutan dan konservasi alam, hutan tanaman, hasil hutan, sosial budaya, ekonomi dan lingkungan kehutanan. Wilayah kerja BPTKPDAS adalah seluruh Indonesia.

Kegiatan Inti

Kegiatan Inti (Core Research) BPTKPDAS ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Nomor:SK.37/Kpts/VIII/2007, yaitu Konservasi dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Untuk mendukung core research tersebut diperlukan cakupan penelitian, yaitu :

  1. Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)
  2. Sosial Ekonomi dan Kelembagaan RHL
  3. Karakterisasi Daerah Aliran Sungai (DAS)